JURNAL, LUWU TIMUR – Komisi III DPRD Luwu Timur turun tangan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antara PT Citra Lampia Mandiri (PT CLM) dan keluarga almarhum Amransyam. Perselisihan ini mencuat terkait aktivitas tambang nikel di wilayah kilometer 10 hingga Jety, yang hingga kini belum menemui titik terang.
Pihak keluarga almarhum, melalui perwakilannya Acong, mendesak PT CLM untuk segera mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK). “Jika PT CLM memberikan SPK, kami siap mengelola tambang nikel di lahan tersebut,” ungkap Acong, Selasa (3/12/2024).
Merespons desakan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Luwu Timur, Badawi Alwi, menegaskan pentingnya penyelesaian masalah melalui komunikasi dan musyawarah yang melibatkan semua pihak. Ia menilai pendekatan dialogis dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.
“Kami akan memfasilitasi pertemuan antara PT CLM dan keluarga almarhum Amransyam. Harapannya, ini dapat menjadi wadah untuk mencari solusi terbaik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” jelas Badawi saat meninjau lokasi konflik.
Permasalahan ini menjadi sorotan publik, mengingat potensi tambang nikel yang besar di wilayah tersebut. Namun, sengketa pengelolaan lahan telah memicu ketegangan antara pemilik hak waris dan pihak perusahaan.
DPRD Luwu Timur berharap semua pihak bersedia membuka ruang komunikasi dengan itikad baik, sehingga konflik ini tidak hanya terselesaikan, tetapi juga menciptakan hubungan kerja yang produktif dan berkelanjutan di masa depan.
“Tambang nikel ini adalah aset besar yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Tapi, potensi ini tidak akan optimal jika dikelola tanpa harmoni antara masyarakat dan perusahaan,” tambah Badawi.
Dengan langkah mediasi yang diinisiasi oleh Komisi III DPRD, diharapkan perselisihan ini segera berakhir, membuka jalan bagi pengelolaan tambang yang adil dan transparan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat. (*)
Komentar