Rapat Paripurna Laporan Pertanggung Jawaban Ranperda, Bupati : BUMD Tidak Lagi diisi Aparatur Sipil Negara 

JURNALSULSEL.COM, LUWU TIMUR—Bupati Luwu timur Budiman menyampaikan pemandangan umum jawaban bupati terkait pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Luwu timur terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, di ruang sidang paripurna, DPRD Kabupaten Luwu timur, Malili, Rabu, 30 Juni 2021.

Kegiatan rapat paripurna yang turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Luwu timur, Bupati Luwu timur Budiman, OPD kab Luwu timur berjalan lancar dan mendapat apresiasi.

Dalam pantauan lansung Bupati Luwu timur dengan tegas menyampaikan hasil-hasil jawaban terhadap pandangan umum fraksi fraksi didepan pimpinan sidang paripurna, sejumlah Anggota DPRD kab Luwu timur dan OPD Kab.luwu timur.

Ada yang menarik di sampaikan oleh Bupati Luwu timur dalam ranperda Salah satu penyampaian hasil pertanggung jawaban bupati Luwu timur terhadap pandangan umum fraksi fraksi, mengenai tentang infrastruktur pembangunan proyek fisik, BUMD serta PDAM.

“Bupati dengan tegas menyampaikan kedepan pemerintah mengupayakan untuk tidak ada lagi keterlambatan pada pengerjaan proyek pembangunan, terkait dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT SMS yang dilaporkan fraksi Hanura dan Nasdem akan kami evaluasi, anggarannya masih ada 30% belum dibayarkan.

BUMD tidak lagi diisi dari ASN, agar betul-betul fokus berkontribusi untuk daerah.

PDAM kita akan terus melakukan upaya pembenahan air bersih demi pelayanan baik kepada masyarakat. Ungkap bupati

Rapat paripurna laporan pertanggung jawaban bupati terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi, di ruang sidang paripurna, Rabu, (30/6/21).
Rapat paripurna laporan pertanggung jawaban bupati terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi, di ruang sidang paripurna, Rabu, (30/6/21).

Sementara itu Usman sadik wakil ketua menjelaskan, Ada 2 point’ penting laporan pertanggung jawaban yang disampaikan bupati, pertama BUMD yang direksinya tidak lagi melibatkan teman-teman ASN, biarlah ASN fokus mengurus pemerintahan ini, dan BUMD yang baru ini diisi non ASN untuk bisa fokus berkontribusi terhadap daerah ini.

Kedua yaitu terkait Pengerjaan pembangunan proyek fisik yang sering mengalami Keterlambatan, sehingga DPRD memberikan anggaran di akhir tahun.

Selang beberapa menit pimpinan sidang mengakhiri penyampaiannya, Beberapa anggota DPRD menyampaikan harapannya kepada bupati.

“Disampaikan sarkawi, suatu kesyukuran bupati telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang telah kita dengar dan hasilnya sesuai dengan harapan kita bersama.

Diawal penyampaian  Sarkawi menyinggung PDAM, Menurutnya pembenahan air bersih secepatnya harus dilaksanakan, Krena ini menjaga sterilisasi kesehatan kita bersama Sesuai dengan amanah UU pasal 33.

Begitupun dengan Badawi Alwi yang juga menyampaikan pendapatnya terkait pelayanan yang dilakukan oleh PDAM, “fasilitas PDAM secepatnya perlu dibenahi, kita tidak mau kedepan Luwu timur krisis air dikarenakan pelayanan air PDAM masih seperti sekarang ini”.

Lanjut sarkawi iapun juga mengusulkan terkait penangan Covid19. “Harus melakukan pengkajian ulang terkait penanganan covid19, dikarenakan Covid19 beberapa pekan terakhir terjadi kelonjakan, apalagi ada varian baru yaitu delta berasal dari India yang mengancam anak-anak/balita”.

Sementara itu Najamuddin “Didepan bupati ia menyampaikan keluhan pekerja upah jasa yang belum mendapatkan honor nya”,

“Ia berharap ditangan pak bupati persoalan pekerja upah jasa terselesaikan”. tambahnya

Rapat paripurna berjalan dengan lancar tanpa hambatan hingga selesai.

(*/JS)

Komentar