LUTIM, JURNALSULSEL.COM– Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Luwu Timur, Jayadi Nas, telah menyampaikan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Menanggapi hal tersebut, Fraksi PAN melalui ketuanya, Rivaldi, mengemukakan tujuh poin pandangan dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (11/11/2024).
Rivaldi menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PAN untuk memberikan pandangan terhadap rencana pembahasan APBD. Berikut tujuh poin penting yang disampaikan:
- Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Fraksi PAN menyoroti pentingnya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan sah lainnya. Mereka berharap kekayaan alam daerah dapat dimaksimalkan, termasuk pengembangan sektor agribisnis dan pertambangan melalui BUMD/Perseroda PT. Luwu Timur Gemilang. - Peningkatan Sarana Pendidikan
Berdasarkan hasil monitoring di beberapa sekolah, seperti SDN 225 Karebbe, SD Pasi-Pasi, SMP 5 Wawengriu, dan SMP 1 Wasuponda, ditemukan banyak kerusakan sarana prasarana. Fraksi PAN meminta perhatian serius pemerintah daerah untuk memperbaiki fasilitas seperti ruang kelas, WC, kantor guru, mobiler, pagar, dan halaman sekolah. - Efektivitas Penyerapan Anggaran
Fraksi PAN mengingatkan agar penyerapan belanja modal tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi rakyat. - Prioritas pada Sektor Pertanian
Pemerintah daerah diminta memprioritaskan sektor pertanian, seperti pengadaan pipanisasi di Desa Pongkeru dan alat-alat pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas petani di Luwu Timur. - Pembangunan dan Pembenahan Fasilitas Kesehatan
Fraksi PAN menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk pembangunan RS Atue dan Towuti, serta pembenahan RS Ilagaligo sebagai layanan publik mendasar. - Anggaran Infrastruktur Jalan
Fraksi PAN menilai anggaran untuk peningkatan jalan, khususnya pengaspalan, masih sangat minim dan perlu perhatian lebih dari pemerintah daerah. - Potensi Konflik di Wilayah Tambang Nikel
Fraksi PAN meminta pemerintah daerah untuk menangani potensi konflik antara masyarakat Loeha Raya dan PT Vale Indonesia terkait eksplorasi dan perluasan tambang nikel di Tanamalia. Konflik ini dianggap mengancam sumber penghidupan petani, terutama kebun lada di wilayah tersebut.
Pandangan ini diharapkan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD 2025 yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)
Komentar