JURNALSULSEL.COM, LUWU TIMUR–Wakil Ketua l DPRD Lutim, H.M. Siddiq BM bersama Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur, H. Bahri Suli, Asisten Administrasi Umum, Nursih Haerani, dan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda), Dohri As’ari, membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2024, di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (15/02/2023).
Forum Konsultasi Publik ini mengangkat tema “Peningkatan Ketahanan Desa, Akselerasi Reformasi Birokrasi, dan Penyelenggaraan Demokrasi Substantif”. Hadir para Kepala OPD, Anggota DPRD, Para Camat se-Lutim, para kepala instansi vertikal, BUMN dan BUMD, dan tokoh masyarakat.
“Forum konsultasi ini sangat tepat dilaksanakan sebab menghadirkan semua unsur tak hanya dari pemerintah saja melainkan ada instansi badan usaha dan tokoh masyarakat, Kami dari DPRD selalu mendukung dan bersinergi dalam upaya mewujudkan apa yang menjadi tema kegiatan ini”, Kata Siddiq.
Sementara dalam sambutannya, Sekretaris Daerah, H. Bahri Suli mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk menjaring aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan, dengan maksud menghimpun harapan terhadap program pembangunan daerah Tahun Anggaran 2024.
“Tahun 2024 merupakan tahun ketiga bagi Pemerintah Kabupaten Lutim dalam upaya pencapaian visi Pemda Lutim “Luwu Timur Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya,” kata Bahri Suli.
Bahri Suli juga menyampaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) membaik atau masuk dalam kategori “Tinggi” dari 73,34 persen di Tahun 2021 menjadi 73,92 persen di Tahun 2022 dan capaian indikator makro di sektor kemiskinan mengalami penurunan dari 6,94 persen menjadi 6,81 persen.
“Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas manusia di Lutim terus mengalami peningkatan baik dari sisi pendidikan, menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemda dan masyarakat secara tepat dan strategis,” jelasnya.
Menurutnya, arah kebijakan ekonomi daerah harus sejalan dengan kemampuan keuangan daerah dalam rangka membiayai program-program pemerintah pada pelbagai sektor.
“Hal itu untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi patron dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah. Sehingga dianggap perlu bagi kita menyusun kebijakan-kebijakan yang dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah ke depan,” tambahnya.
Terakhir, untuk perencanaan pembangunan Tahun 2024, Bahri Suli berpesan agar seluruh SKPD dapat menjabarkan visi dan misi Pemda dengan sebaik-baiknya.
“Dengan cara menyusun sasaran SKPD, program prioritas beserta indikator kinerjanya yang terukur dan tersedia datanya yang relevan dan terkait langsung dengan capaian visi dan misi. Terutama capaian variabel makro ekonomi yang termuat dalam indikator kinerja utama Pemda,” pungkasnya.
(*)
Komentar