Reses Desa Lanosi, Heryanti Harun Perjuangkan Keluhan Masyarakat

Metro114 views

JURNALSULSEL.COM, LUWU TIMUR—Sejumlah warga curhat tentang infrastruktur jalan di Desa Lanosi pasalnya jalan trans Sulawesi tepatnya di Desa Lanosi banyak berlubang dan sempit bahkan banyak menimbulkan kecelakan lalulintas bagi pengendara.

Hal ini direspon ibu Heryanti Harun, Anggota DPRD Fraksi Golkar Luwu Timur, saat melakukan temu konstituen di desa lanosi, Kecamatan Burau, Luwu Timur, Minggu (12/12/21).

Anggota Komisi 3 DPRD Luwu Timur, Heryanti Harun mengatakan akan menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan mengawal sampai ke propinsi dikarenakan jalan poros tepatnya di Desa Lanosi bukan tanggung jawab pemerintah daerah Luwu Timur, Namun ini merupakan tanggung jawab dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.

“Sebenarnya sih, jalan trans Sulawesi ini yang di Lanosi adalah bukan tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi, saya mencoba komunikasikan atas keluhan masyarakat di sini melalui reses ini,” ucapnya.

“Tapi saya tidak janji. Namun, doakan saya sehat selalu agar keluhan ini akan saya sampaikan dan maksimalkan untuk bisa terakomodir dengan baik,” sambungnya.

Dalam reses tersebut warga mengaku telah lama menantikan kehadirannya salah satu sosok perempuan keterwakilan di DPRD Luwu Timur, wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) dua Wotu-Burau.

Sementara itu, Kabid Perencanaan Ahli Madya Bappeda Luwu Timur, Mujahid menambahkan banyak jalan poros di Luwu Timur, yang punya wewenang adalah balai besar pelaksanaan jalan nasional dan salah satunya di Desa Lanosi ini.

“Betul apa yang disampaikan Ibu dewan. Bahwa jalan poros di Lanosi ini tanggung jawab balai. Walaupun banyak kondisi jalan berlubang dan sempit. Kami pemerintah daerah tak bisa berbuat apa-apa. Selain melakukan komunikasi yang penentu kebijakan agar keluhan masyarakat bisa terakomodir,” akunya.

Selain itu, dalam reses Heryanti Harun juga mengakomodir kelompok perempuan dalam program Kube untuk meningkatkan kesejahteraan, wawasan dan keterampilan dalam membangun usaha dalam peningkatan taraf hidup masyarakat yang tergolong miskin.

(*)

Komentar