Di Hearing Wakil Ketua I Boyong Massa Aksi Untuk Audiens di Senayan

JURNALSULSEL.COM, LUWU TIMUR—Anggota DPRD kabupaten Luwu Timur melakukan hearing bersama massa aksi Aliansi Rakyat Miskin Lingkar Tambang (ARM) di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur, Puncak indah, Malili, Selasa (06/09/22).

Pertemuan itu dilakukan setelah massa aksi melakukan unjuk rasa menyampaikan aspirasinya di halaman kantor DPRD.

Dari pantauan media di lapangan terlihat ada tiga anggota DPRD kabupaten Luwu Timur yang menerima massa aksi untuk berdialog yakni Wakil Ketua I, H.M. Siddiq. BM, anggota DPRD, Najamuddin dan Muhammad Abduh.

Kordinator Lapangan, Musran menjelaskan ” bahwa persoalan penambangan PT Panca Digital Solution (PT PDS) ini telah lama viral di media sosial sebab PT PDS diduga tidak menjalani aturan penambangan sehingga kami dari aliansi menyurati berbagai organisasi bahkan hingga presiden”, Kata Musran.

Namun Kami menyadari sebagai masyarakat kecil hanya bisa berteriak, tidak memiliki kekuatan apapun untuk menyelesaikan persoalan ini dan yang punya kekuatan politik itu adalah bapak anggota DPRD tentunya sebagai perwakilan rakyat.

Olehnya itu kami berharap kepada anggota DPRD untuk bisa menyelesaikan atau meluruskan persoalan ini ketingkat yang lebih tinggi lagi karena kita ketahui bahwa wewenang kabupaten itu hampir dikatakan tidak ada dan percumalah kami berteriak setiap hari di media, memasang spanduk kalau kami-kami saja yang berjuang tidak akan bisa, Ucapnya.

Semua yang hadir di pertemuan ini adalah warga Luwu timur (pa’ kampong) kita semua nantinya yang merasakan dampaknya seperti anak cucu kita kedepan, kita tau juga bahwa hampir semua menjadi anggota DPRD disini ialah pa’kampong dan tidak mungkin mau membiarkan daerahnya ini hancur, tegasnya.

Ditempat yang sama salah satu massa aksi Muwaffiq Siddiq juga menyampaikan aspirasinya kepada dewan, ia mengatakan saat dirinya menjadi anggota dewan komisi tiga dirinyalah yang berangkat ke Jakarta meminta pelabuhan waru-waru bukan orang provinsi ataupun orang jakarta ia menceritakan bahwa awalnya kita buka dulu jalan sepanjang 900 meter dengan uang sedikit dan Alhamdulillah atas jasa founding fathers yang hari ini sudah tidak ada merekalah yang berjasa, Kata Muwaffiq Siddiq.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa bangunan itu semua adalah aset daerah bukan aset provinsi, kalau itu dijadikan pelabuhan oleh PT PDS akibatnya akan mengganggu perekonomian yang lain, produksi lutim seperti lada yang di ekspor bisa terkena lumpur, belum lagi perusahaan pertambangan lain akan bertanya kenapa kami tidak bisa menggunakan pelabuhan itu, Ujarnya.

Mantan anggota DPRD kabupaten Luwu timur ini juga tidak mempercayai jika PT PDS memiliki izin daerah atau izin provinsi, karena menurutnya bahwa izin tersebut itu dari kementerian terkait, iapun mempertanyakan apakah PT PDS memiliki izin dari kementerian terkait ?

Lanjutnya, Kami datang kesini hanya meminta kebijakan politik dewan, karena negara hari ini lebih mengutamakan dasar politik ketimbang dasar hukum, bermohon kiri kanan, jika persoalan ini selesai di provinsi maka anggota dewan bisa menggunakan jaringan partainya.

Kendati kamipun telah bersurat ke provinsi untuk rapat dengar pendapat, namun satu hari sebelum harinya provinsi membatalkan rapat dengar pendapat tersebut, sehingga kita pun perlu mempertanyakan pembatalan ini ? sebenarnya ada apa ? Jangan sampai ada sindikat yang bermain, kenapa tidak dewan harus pasang dada disini dan kami berdiri dibelakang bapak-bapak, Tandas Muwaffiq.

Untuk itu kami meminta juga kepada dewan lutim agar bersurat kembali supaya dilakukan rapat dengar pendapat ulang, jika perlu langsung ke level DPR RI, panggil PT PDS perjelas izinnya dan aturannya, Pintanya.

Memang PT PDS memberikan kontribusi PAD kepada daerah, tapi kita harus rasional apakah PAD yang dia datangkan masuk untuk dibahas dikantor DPRD seimbang dengan kerusakan yang dia hadirkan ?

Bukan kami menolak ada yang berinvestasi di Luwu timur, tapi kami menginginkan investor yang taat aturan, jika mereka (PT PDS) telah menaati aturan maka silahkan melakukan penambangan, tutupnya.

Sementara itu wakil ketua I, HM. Siddiq BM menjelaskan bahwa sebelumnya mereka sudah menindaki PT PDS langsung di pelabuhan waru-waru dengan tidak memperbolehkan perusahaan tersebut menggunakan pelabuhan sebelum memiliki izin terkait. Namun pada malam harinya mereka telah memiliki izin daerah untuk mempergunakan pelabuhan tersebut, Ujar Wakil Ketua I DPRD HM. Siddiq.

Legislator Nasdem ini juga menjelaskan bahwa perusahaan tambang yang memegang IUP dalam Undang-undang Mustinya telah memiliki terminal, jalan dan pelabuhan khusus tersendiri semua orang sudah tau apa yang terjadi di PT PDS itu. Di kongres Nasdem saya berbicara terkait itu dan berhadapan dengan komisi VII, Ungkapnya.

Persoalan mengenai pembatalan rapat dengar pendapat (RDP) di provinsi, saat itu Siddiq sudah di Makassar dan baru menerima pembatalannya, sehingga bakal calon Bupati itupun langsung mempertanyakan terkait pembatalan RDP tersebut.

“Saya sudah di Makassar saat itu dan pembatalan RDP itu baru datang, sehingga sayapun langsung mempertanyakan, kenapa dibatalkan ? “, Tanyanya.

Jawabannya pun langsung diterima usai pak Siddiq mempertanyakan pembatalan RDP tersebut, ia menjelaskan bahwa saat itu orang-orang yang ingin melakukan RDP sedang bertemu dengan Menteri ESDM yang sementara kunjungan di Luwu timur.

Terakhir, di saat hearing berlangsung Pak Siddiq pun mengajak beberapa massa aksi untuk berangkat ke Jakarta melakukan audiensi bersama dengan DPR RI Komisi VII, ia dengan tegasnya mengintruksikan pak sekertaris dewan untuk membuat surat yang di alamatkan ke DPR Provinsi dan DPR RI Komisi VII, tutupnya.

Untuk diketahui Selain dari tiga anggota dewan yang hadir pada saat hearing turut pula dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan.

(Js)

Komentar

Baca Juga