oleh

Badko HMI Sulsel-Bar Beri Apresiasi Kejagung RI

MAKASSAR, JURNALSULSEL.COM- Beredarnya berita terkait pencopotan 3 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan 8 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang diduga main proyek direspon baik oleh organisasi kemahasiswaan khususnya Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan dan Barat (Badko Sulselbar).

Pernyataan tegas Kajagung RI, Burhanuddin yang menegaskan akan menindak siapapun yang bermain-main dalam tugas sangat diapresiasi Ketua Bidang Hukum dan HAM Badko HMI Sulselbar Syamsumarlin.

“Kita dukung langkah Kajagung RI melakukan pencopotan terhadap oknum jaksa yang bermain proyek, langkah yang dilakukan Kajagung sangat tepat agar tidak ada lagi oknum jaksa yang mencoba bermain proyek khususnya di tingkatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari)” ungkap Syamsumarlin, Makassar (15/6/21) kemarin.

Lebih lanjut pengacara muda ini juga menambahkan sudah menjadi rahasia umum wacana terkait dugaan adanya oknum jaksa bermain proyek apalagi di level daerah, sebab daerah jauh dari pantauan belum lagi daerah menjadi lahan “basah” bagi oknum yang bermain proyek.

Pencopotan yang dilakukan Kajagung harusnya menjadi warning bagi Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) agar tidak bermain-main melakukan penyelewengan tugas.

Syamsumarlin juga mendorong agar Kepala Kejaksaan Agung RI
memberikan perhatian khusus agar hal demikian tidak terjadi pada lingkup Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel dan Sulbar begitupun dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah Sulselbar.

Diketahui pencopotan yang dilakukan jaksa agung sebab adanya perilaku penyelewengan Kejari dan Kejati disampaikan oleh Anggota Komisi III Fraksi PD, Benny K Harman. Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021).

Benny mengatakan “Banyak yang mengadu adanya alokasi dana ke penegak hukum. Terutama dari proyek pembangunan infrastruktur daerah. Banyak keluhan penegak hukum itu mendapat alokasi sekian persen dari nilai proyek. Supaya apa? Supaya aman. Kalau nggak aman, ya tahu lah konsekuensinya,” ujarnya.

Untuk memudahkan dalam pengawasan kejaksaaan agung perlu membuka layanan pengaduan yang mudah dijangkau oleh masyarakat tujuannya agar Kejaksaan Agung RI benar-benar melakukan pengawasan dengan menggandeng masyarakat untuk mudah memantau kinerja-kinerja kejaksaan di tingkat daerah agar keluhan itu bukan lagi diterima langsung oleh DPR RI.

(yg/Js)

Komentar

Baca Juga