oleh

Tingkatkan Pengawasan WNA, Imigrasi Kemenkumham Sulsel Bentuk Timpora Bandara Makassar

Makassar (16/12) . Tim Pengawasan Orang Asing Bandar Udara Sultan Hasanuddin (Timpora Bandara Sulhas) hari ini Rabu (16/12/20) di ruang rapat Bantimurung PT. Angkasa Pura I resmi dibentuk dan dikukuhkan oleh Dodi Karnida, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan sebagai pembina. Timpora yang menurut ketentuannya secara otomatis diketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Makassar beranggotakan antara lain unsur Angkasa Pura, Otoritas Bandara, Bea Cukai, Karantina Kesehatan Pelabuhan, TNI AU, dan Komunitas Maskapai Penerbangan. 

Dodi mengatakan bahwa dirinya atas nama jajaran imigrasi menyampaikan terima kasih kepada General Manajer PT. Angkasa Pura I, Bapak Wahyudi dan jajarannya yang telah memfasilitasi rapat pembentukan dan pengukuhan Timpora Bandara ini. “Timpora Bandara ini merupakan Tim yang dibentuk kedua di Indonesia setelah Timpora Bandara Juanda di Surabaya. Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sendiri sangat relevan untuk dibentuk tim pengawasan orang asing karena jumlah orang asing yang terdata di Sulawesi Selatan saat ini ada sebanyak 2.154 orang baik mereka itu WNA pemegang izin tinggal (487) maupun pengungsi (1.667) yang tinggal di 22 rumah singgah (community house),” Kata Dodi. 

“Jumlah orang asing sebenarnya pasti lebih banyak karena tidak semua WNA yang ada di Sulawesi Selatan itu pernah memohon atau mengajukan perpanjangan izin tinggal di Kantor Imigrasi Makassar, Parepare maupun Palopo. Misalnya WN Amerika, RRT atau Malaysia yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta atau bandara manapun pagi tadi atau minggu lalu dan kemudian datang di Sulawesi Selatan, data mereka belum ada di Sistim Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Sulawesi Selatan,” Lanjut Dodi. 

Demikian juga dengan pengungsi mandiri dan orang asing yang sedang berada di Sulawesi Selatan tetapi memiliki izin tinggal yang bukan dari kantor imigrasi di Sulawesi Selatan, data mereka tidak terdaftar dalam data base kami. Data mereka akan muncul dalam sistem kami, jika mereka mengajukan perpanjangan izin tinggal di kantor imigrasi Sulawesi Selatan yaitu sekitar 50 hari setelah mereka masuk ke wilayah Indonesia atau ketika izin tinggalnya akan berakhir. 

“Hal lain yang mendorong Kanwil Kemenkumham Sulsel untuk membentuk timpora yang dilatarbelakangi dengam adanya tendensi terhadap banyaknya orang asing yang berada dan berkegiatan di wilayah Sulawesi Selatan. Terdapatnya juga beberapa kawasan industri yang berupa Proyek Strategi Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No.19 Tahun 2020 baik itu di Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan daerah lainnya yang tidak sedikit akan mendatangkan tenaga ahli asing,” Kata Dodi 

Selanjutnya, Dodi berharap agar setiap orang asing yang datang maupun yang akan berangkat melalui jalur domestik bandara terbesar dan tersibuk di wilayah Indonesia Timur ini, secara keimigrasian tidak ada masalah karena walaupun pada jalur domestik bukan wilayah kerja imigrasi tetapi fungsi pemeriksaan paspor dapat dilakukan oleh anggota timpora dari unsur penerbangan (petugas check in counter) yang akan memeriksa paspor mereka yaitu ketika orang asing tersebut melakukan chek in guna mendapatkan boarding pass. 

“Apabila ditemukan ada hal yang tidak sesuai dalam paspornya, tentu petugas terkait akan merujuk kepada pihak imigrasi guna penyelesaian masalahnya. Terkait dengan jalur internasional yang sampai saat ini belum beroperasi kembali, Dodi menjamin bahwa jajaran imigrasi telah siap menyambut pengoperasian penerbangan internasional dan semoga era new normal itu akan segera terwujud sehingga lalulintas manusia internasional pulih kembali seperti semula untuk memenuhi berbagai kepentingan masyarakat,” Terangnya.

(*)

Komentar

Baca Juga