JURNALSULSEL.COM, LUWU TIMUR—Dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) terhadap pengurangan risiko dan penanggulangan bencana, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur menyelenggarakan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana yang berlangsung di Gedung Wanita Simpurusiang, Selasa (26/10/2021).
Sosialisasi dibuka Kepala Pelaksana BPBD Luwu Timur, Muhammad Zabur, mewakili Bupati Luwu Timur. Hadir pula Tenaga Ahli BPBD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Leonardy Sambo, para Kepala OPD Lingkup Pemkab Lutim.
Ketua Panitia Penyelenggara, Muhammad Jumardin mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan OPD lingkup Pemkab Lutim terhadap pengurangan risiko dan penanggulangan bencana yang diikuti oleh 150 orang perwakilan masing-masing kecamatan, desa dan BPD meliputi Kecamatan Nuha, Towuti, Wasuponda, Malili, Angkona dan Tomoni Timur.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Lutim, Muhammad Zabur melalui sambutan Bupati Lutim menyampaikan, berdasarkan data BPBD Kabupaten Lutim di Tahun 2020, tercatat ada 132 kejadian bencana. Sehingga pengurangan risiko bencana menjadi sangat penting dilakukan.
“Upaya pencegahan dan penanggulangan bencana tepat dan efektif harus dimulai dengan membangun kesadaran masyarakat agar tetap siaga, tanggap dan aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana,” jelas Zabur.
Ia menambahkan, kesiapsiagaan dan kesigapan warga masyarakat dalam menghadapi bencana harus terus ditumbuh kembangkan melalui sosialisasi dan latihan-latihan secara berkala.
“Hal itu dilakukan sebagai modal dasar dan kemampuan untuk menghadapi dampak bencana sejak dini sebelum datang bantuan dari luar,” imbuhnya.
Dia juga menekankan perlu adanya sinergi keterlibatan Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dengan bersungguh-sungguh dan terus mengampanyekan aksi-aksi pengurangan risiko bencana.
“Saya berharap dalam penanganan bencana senantiasa tetap mengedepankan koordinasi dan singkronisaai pelbagai pihak, baik Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha,” pungkasnya.
Kegiatan ini dibagi menjadi dua zona wilayah dan akan berlangsung hingga 27 Oktober mendatang.
(ikp/hms)
Komentar