Luwu -JURNALSULSEL.COM- Bupati Luwu, H Patahudding, menyoroti persoalan sampah dan mitigasi bencana.
Ini disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu tahun anggaran 2026 di Aula Bappelitbangda, Rabu (26/3/2025).Dalam sambutannya, Bupati Patahudding menegaskan bahwa penanganan sampah harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan perusahaan yang beroperasi di Luwu.
Menurutnya, permasalahan sampah tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan tetapi juga berkontribusi terhadap bencana seperti banjir.
“Persoalan sampah harus kita tangani secara serius, dan gerakan ini harus dimulai dari desa. Kita tidak bisa bekerja sendiri,’ ujarnya.
“Oleh karena itu, kami meminta peran serta perusahaan yang ada di Luwu, termasuk PT Masmindo Dwi Area dan PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS), serta instansi vertikal untuk ikut serta dalam upaya penanganan sampah. Kita ingin mewujudkan Luwu yang bebas sampah,” sambung Patahudding.
Kabupaten Luwu menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah.
Produksi sampah yang terus meningkat, ditambah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan, menjadi masalah yang perlu segera ditangani.
Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyumbat drainase, mencemari sungai, serta meningkatkan risiko banjir di berbagai wilayah.
Bencana banjir sendiri menjadi permasalahan tahunan di Luwu.
Selain curah hujan tinggi dan kondisi geografis yang rawan, penumpukan sampah di saluran air juga menjadi faktor utama yang memperparah banjir di beberapa titik.
Untuk itu, Bupati Patahudding menegaskan bahwa mitigasi bencana harus menjadi prioritas utama dalam pemerintahannya bersama Wakil Bupati Muhammad Dhevy Bijak Pawindu.Mitigasi bencana juga menjadi prioritas kita. Kita tidak ingin setiap hujan deras, keluarga kita harus menghadapi genangan air dan banjir. Ini harus kita atasi dengan langkah konkret,” katanya.
Sebagai upaya penanganan banjir, Pemerintah Kabupaten Luwu berencana mengalokasikan anggaran sekitar Rp 5 miliar untuk pengadaan satu unit ekskavator amfibi yang dapat digunakan untuk pengerukan sedimentasi di sungai dan drainase.
Namun, Bupati Patahudding juga mengakui bahwa keterbatasan anggaran akibat efisiensi dari pemerintah pusat menjadi kendala dalam merealisasikan berbagai program pembangunan.
Meski demikian, pihaknya akan terus berupaya mencari sumber pendanaan lain, termasuk dari bantuan pemerintah pusat maupun swasta.
“Kita tengah menghadapi efisiensi anggaran, tetapi kita akan mencari solusi agar program prioritas tetap berjalan. Baru-baru ini, kita juga mendapatkan bantuan sembako dari anggota DPR sebanyak dua kali, dan akan ada bantuan tahap ketiga dalam waktu dekat,” tutupnya.
Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, PT Masmindo Dwi Area dan PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) diharapkan berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Luwu, termasuk dalam pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana.
Kedua perusahaan ini telah menunjukkan komitmen dalam mendukung program pemerintah, melalui keterlibatan langsung dalam program pembangunan berkelanjutan.
Harapannya, kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, serta mengurangi risiko bencana di Luwu.(*Ahmat Muzaimi*)
Komentar