MAKASSAR – PT Masmindo Dwi Area (MDA) menghadiri kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan. Pertemuan ini digelar sebagai forum dialog dan advokasi daerah terkait kesiapan kebijakan pencegahan risiko serta perlindungan wilayah pada tahap pra-penambangan.
Kegiatan tersebut mempertemukan Komite II DPD RI dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan investasi strategis berjalan secara terukur. Selain memperhatikan karakteristik daerah, pelaksanaan investasi juga diharapkan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Forum ini turut dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Luwu, Polda Sulawesi Selatan, Polres Luwu, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, para kepala desa, serta tokoh masyarakat di wilayah operasional MDA.
Dalam kesempatan tersebut, Komite II DPD RI menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi daerah, terutama wilayah dengan kondisi geografis terfragmentasi dan tingkat kerawanan bencana tertentu. Karena itu, percepatan investasi dinilai perlu diimbangi dengan penguatan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan agar potensi persoalan dapat diantisipasi lebih dini.
Ketua Komite II DPD RI, A.A. Waris Halid, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi advokasi DPD RI dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif tanpa mengabaikan perlindungan daerah dan masyarakat.
“Kami mendorong agar investasi berjalan lancar dengan tetap memperhatikan mitigasi risiko, perlindungan lingkungan, serta kepentingan sosial masyarakat. Dialog sejak awal penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama,” ujarnya.
Perwakilan manajemen PT Masmindo Dwi Area, Erlangga Gaffar, menyampaikan apresiasi atas perhatian Komite II DPD RI. Ia menegaskan bahwa partisipasi MDA dalam forum tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan untuk terus membuka ruang komunikasi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“MDA menghargai peran DPD RI dalam mengawal kepentingan daerah. Bagi kami, investasi adalah proses jangka panjang yang harus sejalan dengan regulasi serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan. Pendekatan mitigasi sejak awal menjadi bagian penting untuk memastikan keberlanjutan kegiatan,” jelasnya.
Selain itu, Komite II DPD RI menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mengantisipasi isu strategis seperti tata ruang, lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ketenagakerjaan lokal. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran investasi sekaligus meningkatkan manfaat nyata bagi daerah. (*)
Komentar