JURNALSULSEL.COM, LUWU TIMUR—Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Luwu Timur, Heryanti Harun menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) kepala perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan yang di selenggarakan di di Phinisi 1 Ballroom, Hotel Claro. Jl. AP. Pettarani, Makassar, Rabu (14/09/22).
Sertijab Kepala perwakilan BPK Sulsel ini diserahkan Paula Henry Simatupang yang kini menjabat Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat kepada Amin Adab Bangun yang sebelumnya menjabat Kepala Auditorat II B pada Auditorat Keuangan Negara II BPK RI Pusat.
Sertijab tersebut disaksikan dan dihadiri langsung Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman serta Anggota VI BPK RI, Dr. Pius Lustrilanang, Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Raden Febrytriyanto, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari dan seluruh Kepala Daerah Se-Sulsel.
Dihubungi awak media Heryanti Harun mengatakan bahwa serah terima jabatan merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisai dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. “Tentunya dengan adanya perubahan ini kita berharap komunikasi dan sinergitas kita tetap terjaga dengan baik,” Ujarnya.
“Kita di daerah khususnya siap mendukung penuh program-program kerja dari BPK Perwakilan Sulawesi Selatan”, Ucap ketua Komisi II.
“Kita juga mendukung upaya-upaya pemerintah kabupaten agar terus mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP)”, tandasnya.
Sementara itu Anggota VI BPK RI, Dr. Pius Lustrilanang pada sambutannya menjelaskan predikat WTP yang diperoleh oleh Pemprov Sulsel dan pemerintah daerah kab/kota tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang sulit untuk dicapai.
“Kami sangat mengapresiasi karena Sulsel hampir semua kab/kota mendapatkan predikat WTP dan ini menjadi tanggung jawab dari Pak Amin Adab Bangun sebagai Kepala BPK yang baru untuk menyempurnakannya, agar seluruh kab/kota di Sulsel mendapatkan predikat WTP secara keseluruhan.” jelasnya.
Sebelumnya Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan keuangan daerah di provinsi dan 24 kabupaten/kota di Sulsel dapat berjalan dengan baik dan benar, sehingga mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Walaupun masih ada sebagian yang masih dengan catatan dikarenakan adanya peran dari BPK dalam memberikan arahan dan masukan kepada pemerintah daerah.” ujarnya.
Andi Sudirman Sulaiman juga menyampaikan bahwa dirinya dan para bupati/walikota beserta para jajaran lainnya sangat ingin menjadi penyelenggara keuangan yang akuntabel dan diawali dengan kepatuhan terhadap regulasi-regulasi yang terus bergulir, tutupnya.
(Js)
Komentar