DPRD Lutim Dapil I Malili-Angkona Lakukan Kunjungan Kerja, Monitoring Proyek Bermasalah

Metro139 views

JURNAL LUTIM – Empat anggota DPRD Luwu Timur dari Dapil I Malili-Angkona, yaitu Ir. Abdul Kanal (Fraksi Golkar), Efraem ST. (Fraksi PDI Perjuangan), Kyiai H. Suardi Ismail (Fraksi PKS), dan I Wayan Suparta (Fraksi Gerindra), melakukan kunjungan kerja ke Kantor Camat Malili pada Selasa (02/07/2024).

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk melakukan monitoring pertanggungjawaban anggaran APBD Tahun 2023, sebuah tugas konstitusional yang diemban oleh DPRD. Kyiai H. Suardi Ismail, sebagai perwakilan dari anggota DPRD Dapil I, menekankan pentingnya kunjungan ini dalam memastikan bahwa program-program yang sudah dianggarkan tahun lalu masih berfungsi dengan baik atau sudah mengalami kerusakan.

“Kita perlu tahu apakah program-program tersebut masih berfungsi sampai hari ini atau ada yang baru selesai dikerjakan satu atau dua bulan tetapi sudah rusak,” ujar Kyiai H. Suardi Ismail.

Dalam kesempatan tersebut, Kyiai Suardi juga meminta kepada kepala desa, BPD, dan tokoh masyarakat yang hadir untuk melaporkan jika ada pekerjaan yang bermasalah.

“Jika ada laporan dari masyarakat terkait pekerjaan bermasalah dan butuh ditinjau, Insya Allah kami akan jadwalkan kunjungan dengan mengundang OPD terkait. Besok kami akan melakukan monitoring di Kecamatan Angkona,” jelasnya.

Kunjungan kerja kali ini mendapatkan berbagai informasi dari kepala desa, BPD, dan kepala sekolah. Beberapa pekerjaan bermasalah yang dilaporkan antara lain, proyek rabat beton di Tarabbi, bangunan sekolah di Pasi-Pasi dan Wewangriu, serta tanggul penahan banjir di Desa Ussu.

Anggota DPRD Dapil I berencana untuk meninjau langsung titik-titik pekerjaan yang dilaporkan bermasalah sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan.

Hadir dalam kunjungan tersebut, Camat Malili beserta staf, para kepala desa beserta aparatnya, BPD, kepala pusat kesehatan, kepala sekolah, dan sejumlah OPD.

Dengan kunjungan kerja ini, diharapkan DPRD Lutim dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran serta mendukung penyelesaian proyek-proyek yang bermasalah untuk kesejahteraan masyarakat. (*)

Komentar