Didepan Bupati, Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar menyoal PDAM di Rapat Paripurna

JURNALSULSEL.COM, LUWU TIMUR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) pertanggung jawaban pelaksana APBD tahun anggaran 2020. di Ruang sidang paripurna DPRD Kab.Luwu Timur, Malili, Jumat, (25/6/21).

Rapat paripurna terbuka ini dihadiri Bupati Luwu Timur Budiman, Sekertaris Daerah Luwu timur Bahri suli, dan anggota DPRD Luwu timur.

Dalam rapat paripurna itu setiap fraksi yang diwakili juru bicaranya masing-masing memberikan apresiasi terhadap pertanggung jawaban APBD sebab pemerintah kabupaten mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Dalam rapat itu juga dibahas sejumlah Persoalan, diantaranya fungsional PDAM dan manajemennya, Hingga kerusakan ruang belajar diberbagai sekolah.

Bahkan semua fraksi mempertanyakan pengerjaan proyek fisik yang mutu kualitasnya kurang baik.

“Pemerintah harusnya lebih memperhatikan pekerjaan yang fungsional, tidak terbengkalai agar masyarakat merasakan dampak positifnya, iapun mendorong pemerintah melakukan pembenahan air bersih,” Terang Perwakilan Fraksi Gerindra, Sarkawi.

Selain itu, Wakili fraksi Gerindra, Sarkawi meminta Pemerintah memperhatikan pembenahan Air bersih.

“Fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan air bersih, karena ini yang digunakan di Wastafel dan kamar mandi,” Pintanya

Sementara itu Aripin selaku juru bicara fraksi Golkar didepan bupati ia Memberikan Apresiasi kepada pemerintah sebab hasil audit BPK yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  sebanyak sembilan kali berturut-turut.

“Kami Fraksi golkar menyampaikan semoga dengan mendapatkan WTP ini memotivasi kita semua bekerja dengan  kinerja yang lebih baik,” tuturnya

Lanjutnya fraksi Golkar meminta pendampingan dalam mengerjakan proyek diatas 1 milyar dan Mengajukan untuk pergantian Manajamen PDAM,

“proyek 1 milyar harus didampingi untuk menghindari persoalan hukum dikemudian hari dan untuk manajemen PDAM harus diganti Krena sudah terlalu lama menjabat,” tambahnya

Diketahui rapat sidang paripurna tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Luwu Timur Usman Sadik.

(*/Js)

Komentar