JURNAL LUTIM – Polemik terkait layanan kesehatan di daerah Pesisir Danau Towuti kembali menjadi sorotan setelah sejumlah video dan dokumentasi yang beredar di jagat maya beberapa hari lalu. Video tersebut memperlihatkan kondisi memprihatinkan terkait keterlambatan rujukan pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wotu, memunculkan reaksi dari Anggota DPRD Dapil 5 Towuti, Nuha Abduh dari Partai PBB.
Abduh menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap kali pembahasan anggaran dilakukan, seringkali ada peringatan terkait sarana dan prasarana, terutama dalam hal layanan kesehatan. Namun, menurutnya, seringkali pihak terkait menolak anggapan bahwa ada masalah.
“Ini cukup memprihatinkan bagi kita semua. Bagaimana dengan sarana dan prasarana terutama dinas kesehatan. Tapi mereka selalunya bilang tidak ada masalah,” kata Abduh saat dihubungi melalui WhatsApp.
Abduh menduga bahwa kejadian tersebut mungkin terjadi karena adanya rasa segan dari pihak Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) terhadap atasan mereka, terutama petinggi dinas kesehatan. Ia menekankan pentingnya kejadian ini sebagai pelajaran berharga bagi dinas terkait, mengingat hal ini berkaitan dengan nyawa manusia.
“Jadi dengan adanya kejadian tersebut saya Justru meminta perlu dilakukan audit keuangannya yang menurut saya biaya operasional mereka biar jelas kenapa hal itu bisa terjadi,” tegas Abduh.
Abduh bahkan menyarankan agar Komisi I DPRD meminta persetujuan pimpinan DPRD untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). “Ini perlu di bawa ke jalur RDP bila perlu lintas komisi. Sekedar di ketahui untuk RDP itu harus pimpinan yang bersurat,” pintanya.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum mendapatkan konfirmasi resmi dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur terkait kejadian tersebut. Polemik ini menjadi fokus utama bagi masyarakat dan pemerintah setempat untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan demi kepentingan bersama. (*)
Komentar