Makassar – Anggoro Dasananto resmi menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menggantikan Sri Yuliani yang promosi menjadi Direktur Teknologi Informasi Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI.
Pergantian ini ditandai dengan kegiatan Pengantar Alih Tugas Kepala Divisi Pelayana. Hukum dan HAM yang digelar di Aula setempat, Sabtu (02/01/2021). Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto mengapresiasi kinerja Sri Yuliani yang telah menghasilkan banyak Inovasi terutama di tengah pandemi Covid-19.
“Atas kinerja Divisi Pelayanan Hukum, Kanwil Sulsel memperoleh tiga penghargaan yakni penghargaan Menkumham yang telah berhasil membina sebagian besar Kab/Kota Peduli HAM yakni sebanyak 14 Kab/Kota dan 7 Kab/Kota meraih predikat cukup peduli, Penghargaan Menkumham karena telah membina UPT menerapkan layanan publik berbasia HAM, dan penghargaan kinerja anggaran AHU terbaik kedua serta menjadi Kepala Divisi terbaik pada rapat koordinasi semester pertama tahun 2020,” Kata Harun.
Kemudian dalam upaya mencapai targer kinerja dan perjanjian kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM telah menfasilitasi 48 Ranperda, 5 Ranperbup, dan 1 Perda. “Dalam bidang AHU, peningkatan pendaftaran badan usaha terus didorong. Pada 2019 lalu sebanyak 275 dan tahun 2020 meningkat drastis sebanyak 1458. Divisi Yankum Sulsel juga mengawasi 466 Notari di Seluruh Sulsel dengan 6 Majelis Pengurus Daerah Notaris,” Kata Harun.
Kemudian, peningkatan Kekayaan intelektual juga meningkat. Kakanwil mengatakan, di tengah pandemi yang mengancam perkonomian bangsa, pendaftaran Kekayaan Intelektual justru meningkat dengan jumlah PNBP sebanyak 1.8 Miliar. Kanwil Sulsel juga saat ini telah menyerahkan dua Sertifikat kekayaan intelektual yaitu Lada Luwu Timur dan Beras Pulu Mandoti Enrekang.
Divisi Pelayanan Hukum juga telah menciptakan banyak Inovasi yakni Duyankum Kanwil Sulsel, Formalin Kumham Sulsel, Lakidigi Kumham Sulsel, Lakiselam Kumham Sulsel, Laris Online, dan Laserdoor Kumham Sulsel. “Semuanya itu sangat menunjang capaian kita yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi,” Ungkap Harun
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang lama, Sri Yuliani mengatakan, capaian ini merupakan bentuk kolaborasi yang baik dengan internal dan eksternal terutama dengan Pemda, Ikatan Notaris Indonesia, dan Instansi Terkait lainnya. “Terhadap capaian ini, kami berharap agar terus dipertahankan dan terus ditingkatkan, ” Harap Sri.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang baru, Anggoro Dasananto meminta dukungan dan sinegi yanga baik terutama dengan jajaran Divisi Pelayana Hukum dan HAM. Dirinya berharap agar seluruh pegawai di Sulsel dapat berkolaborasi dengan baik.
Komentar