LUWU, JURNALSULSEL.COM — Bawaslu Kabupaten Luwu menggelar Kegiatan Sosialisasi Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang di Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Kamis (29/07/2021).
Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Koordiv. Pengawasan dan Hubungan Lembaga (PHL), Amrayadi, SH dalam sambutannya menjelaskan tentang pentingnya proses pembinaan politik kepada masyarakat. Hal ini merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan Bawaslu pada masa tanpa tahapan pemilu.
Salah satu usaha Bawaslu memberikan penyadaran kepada masyarakat melalui edukasi adalah desa sadar pengawasan dan anti politik uang. Namun kegiatan ini tidak hanya sampai pada sosialisasi. Harapan ke depannya lahir forum-forum warga yang terus berproses untuk mengawal jalannya demokrasi. Termasuk proses edukasi kepada masyarakat desa.
“Kedepannya terdapat proses-proses yang dilakukan masyarakat dalam bentuk forum-forum warga yang terus mendorong usaha untuk memperbaiki kwalitas demokrasi dan mencegah terjadinya politik uang,” kata Amrayadi.
Khusus di Kabupaten Luwu yang akan menghadapi Pilkades, Amrayadi menjelaskan secara regulasi Bawaslu tidak terlibat dalam proses Pilkades namun secara moral Bawaslu tetap memberikan pencerahan dan masukan kepada masyarakat tentang proses berdemokrasi yang baik.
Kades Bonelemo Baso, SH menyampaikan harapannya agar dalam proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu bisa memberi nilai positif dan pengetahuan kepada warganya.
Proses mencegah terjadinya politik uang sudah dilakukan dalam bentuk kesepakatan pada Pilkades Bonelemo. Dimana terdapat usaha dari Panitia pemilihan dan calon kades untuk menjalankan Pilkades tanpa politik uang.
Menurutnya proses demokrasi yang berawal dari cara-cara yang tidak benar seperti menggunakan politik uang tidak akan pernah melahirkan pemimpin yang baik dan benar. Hingga dengan kehadiran Bawaslu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dapat memperkuat pemahaman dan usaha masyarakat Desa Bonelemo untuk mencegah politik uang di masa akan datang.
“Demokrasi merupakan proses bernegara, yang bertujuan memilih pemimpin. Jika dalam prosesnya tidak benar maka akan melahirkan pemimpin yang tidak benar pula,” kata Baso.
(*)
Komentar